Home » Artikel » Jaminan Persalinan (Jampersal), sebuah angin segar bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah

Jaminan Persalinan (Jampersal), sebuah angin segar bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah

Denpasar-injeksionline Mulai tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang mengenai teknis dalam Jaminan Persalinan atau lebi dikenal Jampersal. Namun pada kenyataannya masih banyak warga Indonesia yang belum mendapatkan haknya dalam menggunakan sistem ini. Tingkat Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2011-2011 ini masih tergolong tinggi dan masih ada beberapa Instansi yang menyandra anaknya apabila si ibu tidak dapat membayar biaya persalinan. Padahal Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah diterbitkan terlebih lagi dengan adanya kebiajakan mengenai sistem Jampersal, seharusnya kejadian ini sudah bisa berkurang.

Sistem Jampersal ini sendiri diperuntukkan untuk setiap perempuan Indonesia dimana mereka memeroleh hak untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan maksimal 4 kali, satu kali persalinan, perawatan nifas dan KB secara gratis dalam satu kali fase kehamilannya. Persalinan ini tidak hanya persalinan normal, namun juga persalinan dengan tindakan, misalnya, perdarahan atau komplikasi lain, persalinan dengan section caesaria maupun dengan alat bantu lainnya. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan paket jampersal pun cukup mudah, hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan bukti pemeriksaan persalian melalui bukti kartu kesehatan ibu dan anak yang diberikan pada saat pertama kali pemeriksaan kehamilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian pada ayat (3) bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Intinya warga Indonesia berhak untuk sehat dan pemerintah bertanggung jawab dalam untuk menjamin kesehatan warganya. Namun kenapa harapan warga masih tidak sesuai dengan realisasi di lapangan?

Setelah ditelusuri ternyata memang masih banyak Intitusi kesehatan yang tidak menerapkan Jampersal, dimana mereka masih mematok harga dengan alasan bahwa mereka menjual layanan. Sayangnya memang dari pemerintah sendiri belum tegas dalam menerapkan sistem Jampersal, sehingga beberapa institusi merasa tidak ingin dirugikan. Selain itu bagi institusi yang memberikan pelayanan yang ada sistem Jampersalnya sendiri mempersulit warga untuk mendapatkannya dengan cara yang mudah.

Selain pihak warga ternyata disisi lain dari pihak bidan/dokter mandiri pun bermasalah dalam penerapan sistem Jampersal ini, dimana surat yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menunjukkan bahwa ada keharusan bahwa bidan/dokter harus mengikuti program Jampersal sehingga menimbulkan kesenjangan diantara keduanya. Dengan biaya klaim yang saat ini sudah sampai Rp.500.000 dalam sekali persalinan, masih banyak bidan yang keberatan dengan alasan bahwa biaya tersebut sudah termasuk persalinan dan transportasi.

Dalam masalah yang cukup serius ini, seharusnya sudah ditemukannya solusi yang mampu menanggulangi kejadian ini agar tidak terjadi terus-menerus. Bahwa sosilisasi dan ketegasan pemerintah memang sangat dibutuhkan dalam menyeselaikan permasalahan ini. Untuk kedepannya sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi lebih gencar lagi kepada kedua pihak antara masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan agar tidak terjadi kesalahan informasi diantara keduanya. Selain itu pemerintah juga harus menegaskan adanya program ini, menegaskan kepada masyarakat bahwa untuk mengikuti program ini harus menggunakan sistem KB dahulu agar masyarakat tidak terus-menerus melakukan persalinan sehingga yang lain mendapatkan hak yang sama. Sedangkan untuk intitusi sendiri wajib mendatangani surat perjanjian kerjasama  yang dikeluarkan pemerintah, dimana pemerintah sendiri sudah melakukan survey kembali penghasilan rata-rata di setiap daerah untuk menanggulangi terjadinya penolakan surat perjanjian kerjasama tersebut.

Article by: @Lyaachan

Edited by: @dedekfriday

Tinggalkan komentar